Kementan Perkuat Pengawalan Program dan Bantuan Pertanian Melalui BRMP di 38 Provinsi
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Melalui jaringan BRMP di berbagai daerah, Kementan memperkuat pendampingan program, verifikasi dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), percepatan tanam, penerapan modernisasi pertanian, hilirisasi, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.
BRMP menjadi simpul koordinasi Kementan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas agar berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi petani.
Penguatan peran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pengusulan CPCL bantuan pemerintah dilakukan melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bersama penyuluh pertanian dan/atau dinas yang membidangi pertanian di daerah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian nasional membutuhkan pengawalan yang kuat hingga tingkat daerah.
“Kita harus bekerja cepat, solid, dan fokus mengawal program agar produksi pangan terus meningkat dan target swasembada dapat tercapai,” ujar Amran dalam berbagai kesempatan penguatan program pangan nasional.
Menurut Mentan Amran, seluruh jajaran Kementerian Pertanian harus bergerak dalam satu komando untuk memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan. Penguatan pendampingan, percepatan koordinasi daerah, serta pengawasan implementasi program menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas dan stabilitas pangan nasional.
Di berbagai wilayah, BRMP Provinsi juga telah memperkuat pengawalan program strategis Kementerian Pertanian melalui verifikasi dan validasi CPCL bantuan pemerintah, koordinasi pengusulan program, hingga pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
BRMP Bali telah melakukan penguatan tata kelola pengusulan CPCL bantuan pemerintah melalui pembentukan tim verifikasi dan validasi, penguatan mekanisme supervisi, serta koordinasi intensif bersama penyuluh dan dinas pertanian kabupaten/kota guna mempercepat proses usulan program di daerah.
Sementara itu, BRMP Sulawesi Barat melakukan percepatan finalisasi CPCL kakao bersama penyuluh dan dinas daerah guna memperkuat ketepatan sasaran program bantuan pemerintah di tingkat lapangan.
Penguatan pengawalan program turut dilakukan BRMP Sulawesi Tengah melalui percepatan penyiapan data CPCL cetak sawah dan pengembangan kelapa. Di Sumatera Barat, BRMP setempat terus melakukan sosialisasi pengusulan CPCL komoditas perkebunan kepada petugas lapangan dan pemangku kepentingan daerah.
Selain itu, BRMP Kepulauan Bangka Belitung juga memperkuat koordinasi mekanisme verifikasi bantuan pemerintah berbasis e-Banper sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program Kementerian Pertanian di daerah.
Kepala BRMP Kementerian Pertanian Fadjry Djufry menyampaikan bahwa BRMP memiliki komitmen penuh dalam mendukung seluruh program utama Kementerian Pertanian melalui penguatan peran unit kerja di daerah.
Menurutnya, keberadaan BRMP Provinsi menjadi ujung tombak dalam memastikan program strategis kementerian dapat berjalan optimal hingga tingkat lapangan.
“BRMP terus memperkuat koordinasi dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Melalui BRMP Provinsi dan penguatan koordinasi wilayah, kami memastikan pendampingan program berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Fadjry, Jumat (29/5) di Jakarta.
Ia menambahkan, pengawalan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian agar pelaksanaan program di daerah berjalan selaras dengan target nasional.
“BRMP di daerah merupakan representasi Kementerian Pertanian dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, pelaksanaan program kementerian di daerah perlu terkoordinasi melalui BRMP agar pengendalian, pendampingan, monitoring, dan pelaporannya dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” tegas Fadjry.
Dalam pelaksanaannya, BRMP Provinsi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, perguruan tinggi, hingga kelompok tani guna memastikan setiap program dapat berjalan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Dengan dukungan jaringan kerja BRMP di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian meyakini bahwa pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran bagi petani di berbagai daerah.
Rilis Kementan, 29 Mei 2026
Nomor: B-398/HM.160/7/05/2026