Perkuat Akuntabilitas Kinerja, BRMP Sumatera Barat Lakukan Koordinasi dengan BPKP Sumatera Barat

Padang – Dalam upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja, Tim Program dan Evaluasi bersama Ketua Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat, Selasa (6/10).

Koordinasi ini menjadi bagian dari langkah BRMP Sumatera Barat dalam meningkatkan penerapan Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan satuan kerja. Melalui koordinasi tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penguatan manajemen risiko serta pengendalian intern agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu agenda yang dibahas adalah pengembangan manajemen risiko tahun 2026 serta rencana penerapannya pada tahun 2027. Pembahasan juga mencakup tindak lanjut kegiatan sosialisasi manajemen risiko yang akan dilaksanakan oleh BRMP Sumatera Barat dan BPKP Sumatera Barat. Selain itu, koordinasi turut membahas penyelarasan kebijakan manajemen risiko, termasuk strategi internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh unsur terkait di lingkungan BRMP Sumatera Barat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pemahaman dan penerapan manajemen risiko dapat dilakukan secara konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Melalui koordinasi bersama BPKP Sumatera Barat, BRMP Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan manajemen risiko dan SPI sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas kinerja satuan kerja. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung BRMP Sumatera Barat dalam menyusun kebijakan manajemen risiko secara lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dan SPI tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif, transparan, dan akuntabel.